Pada bulan Juli hingga Agustus 2024, Surabaya menjadi sorotan publik terkait polemik sertifikat laik higienis. Sertifikat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pengusaha kuliner dan masyarakat umum. Polemik ini muncul akibat berbagai faktor, termasuk ketidakjelasan prosedur, biaya yang dianggap memberatkan, dan dampak terhadap usaha kecil dan menengah (UKM).

Latar Belakang Sertifikat Laik Higienis

Sertifikat Laik Higienis (SLH) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa suatu usaha makanan atau minuman memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan. Sertifikat ini penting untuk menjamin bahwa produk yang dijual aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen1.

Penyebab Polemik

1. Ketidakjelasan Prosedur: Banyak pengusaha mengeluhkan ketidakjelasan prosedur pengurusan sertifikat ini. Mereka merasa bingung dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan langkah-langkah yang harus diambil2.
2. Biaya yang Tinggi: Biaya untuk mendapatkan sertifikat ini dianggap memberatkan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Beberapa pengusaha mengaku harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi semua persyaratan3.
3. Dampak Terhadap UKM: UKM merasa paling terdampak oleh kebijakan ini. Mereka menganggap bahwa persyaratan yang ketat dan biaya yang tinggi dapat menghambat perkembangan usaha mereka3.

Syarat dan Cara Pengurusan Sertifikat Laik Higienis Melalui OSS

Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Higienis melalui Online Single Submission (OSS), ada beberapa syarat dan prosedur yang harus diikuti oleh pengusaha kuliner di Surabaya. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Surat Permohonan: Pengusaha harus mengajukan surat permohonan melalui sistem OSS. Surat ini harus mencantumkan informasi lengkap tentang usaha yang dijalankan1.
2. Fotokopi KTP: Fotokopi KTP pemilik usaha yang masih berlaku harus dilampirkan bersama surat permohonan1.
3. Surat Keterangan Sehat: Pemilik usaha harus melampirkan surat keterangan sehat dari Puskesmas1.
4. Foto Berwarna: Foto berwarna terbaru ukuran 3×4 cm sebanyak dua lembar1.
5. Pernyataan Kesanggupan: Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab harus dilampirkan1.
6. Denah Lokasi dan Bangunan: Denah lokasi usaha dan bangunan harus disertakan dalam berkas permohonan1.
7. Izin Tetangga/Izin Gangguan (HO): Surat izin dari tetangga atau izin gangguan juga diperlukan1.
8. Sertifikat/Ijazah Tenaga Ahli: Sertifikat atau ijazah tenaga yang memiliki pengetahuan tentang penyehatan/higiene sanitasi makanan harus dilampirkan1.
9. Rekomendasi Asosiasi: Rekomendasi dari asosiasi yang bergerak di bidang jasaboga atau Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI) diperlukan1.
10. Berita Acara Pemeriksaan (BAP): Hasil inspeksi sanitasi dan hasil laboratorium dari Tim Pemeriksa harus dilampirkan1.

Proses Pengajuan Melalui OSS

Setelah semua persyaratan terpenuhi, pengusaha dapat mengajukan permohonan melalui sistem OSS. Berikut adalah tahapan pengajuannya:

1. Pengajuan Permohonan: Pemilik usaha mengajukan permohonan dengan melampirkan semua persyaratan administratif melalui sistem OSS1.
2. Pemeriksaan Lapangan: Tim dari Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan bahwa usaha tersebut memenuhi standar kebersihan dan sanitasi1.
3. Pengujian Laboratorium: Sampel makanan atau minuman dari usaha tersebut akan diuji di laboratorium untuk memastikan tidak ada kontaminasi yang berbahaya1.
4. Penerbitan Sertifikat: Jika semua persyaratan terpenuhi dan hasil pemeriksaan serta pengujian laboratorium memuaskan, Dinas Kesehatan akan menerbitkan Sertifikat Laik Higienis1.

Dampak dan Solusi

Polemik ini menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, penerapan sertifikat ini dapat meningkatkan standar kebersihan dan sanitasi di sektor kuliner, sehingga konsumen merasa lebih aman. Namun, di sisi lain, biaya dan prosedur yang rumit dapat menghambat perkembangan UKM.

Untuk mengatasi polemik ini, beberapa solusi dapat dipertimbangkan:

1. Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengusaha tentang pentingnya sertifikat ini dan cara pengurusannya2.
2. Subsidi Biaya: Pemerintah dapat memberikan subsidi atau keringanan biaya bagi UKM untuk mendapatkan sertifikat ini3.
3. Simplifikasi Prosedur: Prosedur pengurusan sertifikat dapat disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan diikuti oleh pengusaha2.
4. Pendampingan Teknis: Pemerintah dapat menyediakan pendampingan teknis bagi pengusaha dalam memenuhi persyaratan dan prosedur pengurusan sertifikat2.

Kesimpulan

Polemik sertifikat laik higienis di Surabaya pada bulan Juli hingga Agustus 2024 menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penerapan standar kebersihan dan sanitasi dengan kemudahan akses bagi pengusaha. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan polemik ini dapat diselesaikan dan sektor kuliner di Surabaya dapat terus berkembang dengan standar kebersihan yang tinggi.

Artikel ini di tulis oleh dan hanya dapat dipergunakan oleh Bima Restaurant Grup (Bima Group).

Informasi perusahaan :

WEBSITE : https://www.bimagroup.id/

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/bimarestaurant/

FACEBOOK : https://www.facebook.com/bimacuisine/